Labels

Labels

Showing posts with label Sangatta. Show all posts
Showing posts with label Sangatta. Show all posts

Tuesday, May 19, 2015

Batu Akik Lapis Banua Berau

View Article
kotabontang.net - Kekayaan alam di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur masih banyak yang belum dikenal masyarakat. Salah satunya batu aki yang kini digandrungi banyak kalangan. Batu ini juga cukup banyak ditemukan di Bumi Batiwakkal, bahkan kualitas dan tampilannya tak kalah dengan daerah lain, seperti Batu Bacan.

Seperti yang terlihat di Toko Kalimantan, Jalan Durian III, beberapa jenis batu aki asli Berau dipajang, seperti panca warna, kelawing, lavender, kecubung es, jujung derajat, semar, badar perak, fosil kayu dan ulin. Tomy pemilik toko itu mengatakan, dari banyak batu itu, ada salah satu batu yang jenisnya cukup unik yang dinamakan lapis banua berau.

“Ada tiga lapisan yang dimiliki batu ini, seperti agate, makedoni dan perak. Ini saya namakan sendiri tapi atas persetujuan para tetua pecinta batu aki. Ini baru ditemukan dua minggu yang lalu, saya yakin masih banyak stoknya di sini tapi agak sulit mencarinya,” jelas Tomy saat berbincang dengan Koran ini, Kamis (12/2) malam di tokonya.

Diceritakannya, awalnya ia membeli bongkahan batu sebesar kepala yang dibawakan seorang pencari batu. Melihat keunikan batu ini, Tomy langsung mengolahnya menjadi batu cincin, dan ternyata merupakan jenis baru.

“Setelah itu langsung saya bawa ke Martapura, Kalimantan Selatan. Disana batu ini dipatenkan dengan sertifikat. Sempat juga ada yang menawar Rp2 juta, namun tak saya kasih karena stoknya masih sangat sedikit. Ini saja dari bongkahan hanya jadi delapan, karena pemotongannya harus pas agar dapat tiga lapisannya,” jelas pengusaha yang baru empat bulan memulai bisnis batu aki itu.

Sementara Ruslan si penemu batu mengatakan, secara tidak sengaja melihat batu itu. Awalnya ia hanya melihat batu itu seperti biasa, namun setelah diamati ada keunikan di dalamnya dengan lapisan yang cukup beragam. “Saya temukan di sekitaran Gunung Sari, Segah. Jenis batu ini baru saya lihat, langsung saja saya ambil dan jual ke toko batu. Rencananya mau cari lagi nanti,” pungkasnya. (sumber : Koran Kaltim)

Thursday, April 16, 2015

Jangan Sampai Pemda Pangkas Anggaran Publik untuk Biayai Pilkada

View Article
kotabontang.net - [ JAKARTA ] – Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah beberapa waktu lalu ternyata mengakibatkan berkurangnya anggaran pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan termasuk belanja langsung. Hal itu menjadi temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Sekretaris Nasional FITRA, Yeni Sutcipto, pengurangan anggaran itu tidak hanya pada belanja langusng tetapi juga pada kelompok-kelompok kerja pelaksana pilkada. “Kemudian unit cost penyelenggaraan di KPPS juga dikurangi. Beberapa yang pernah kita teliti itu di Kebumen, Sidoarjo dan Bandung itu begitu,” ujarnya.

Menurut Yeni, kondisi ini sangat berbahaya. Apalagi anggaran pelaksanaan pilkada 2015 masih menggunakan APBD sehingga cukup rawan disalahgunakan elite-elite politik lokal.

“Ini kan lagi-lagi akan diberikan kewenangannya ke daerah. Tapi jika daerah tidak diberi aturan baku, maka sulit mengantisipasi tidak menggunakan dan memanfaatkan APBD sebagai alat mobilisasi,” ujarnya.

Yeni menambahkan, hasil penelitian Fitra juga menemukan fakta bahwa ternyata pada pelaksanaan pilkada 2010 lalu, Kota Bandung baru menetapkan APBD di akhir Maret. Padahal tahapan pilkada sudah dimulai sejak Februari. Akibatnya, KPUD terpaksa mendanai biaya tahapan secara swadaya.

Demikian juga dengan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ketika APBD baru dapat digunakan April, sementara tahapan pilkada telah dimulai Februari 2010 lalu. Karenanya Yeni berharap hal serupa tak terjadi lagi.

“Kita tidak menginginkan itu terjadi lagi. Pencairan anggaran sebaiknya dilakukan sesuai putaran pilkada. Karena itu kami sepakat pilkada serentak 2015 karena keterbatasan anggaran, ketidakselarasan mekanisme anggaran di kabupaten/kota, ini harus diundur di Juni 2016. Sambil mencari pendanaannya dari mana. Kita berkeinginan dari APBN, sehingga tidak mengurangi pelayanan publik di kabupaten/kota,” katanya.(gir/jpnn)

Saturday, March 7, 2015

Harga Emas Dunia Turun Seiring Menguatnya Dollar AS

View Article
kotabontang.net - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun pada Rabu (4/3/3015) waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena dollar AS menguat di tengah laporan yang menunjukkan perbaikan ekonomi di Amerika Serikat.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April, turun 3,5 dollar AS atau 0,29 persen, menjadi menetap di 1.200,90 dollar AS per ounce.

Logam mulia berada di bawah tekanan karena laporan pekerjaan AS yang kuat dari swasta AS, berdasarkan rilis data perusahaan penggajian ADP pada Rabu yang menunjukkan revisi angka pekerjaan untuk Januari, meningkat menjadi 250.000 dari laporan awal 213.000.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa angka penggajian Februari naik menjadi 212.000, lebih lemah dari yang diperkirakan.

Para analis mengatakan revisi naik angka penggajian Januari cukup penting untuk mengimbangi angka Februari yang sedikit lebih lemah.

Laporan lain yang dirilis pada Rabu menunjukkan pertumbuhan di sektor non-manufaktur tetap kuat. Indeks komposit dari Institute for Supply Management (ISM) naik 0,2 menjadi 56,9 pada Februari. Para pengamat mengatakan lapangan pekerjaan jauh lebih kuat dalam laporan ini, bertambah lima poin menjadi 56,4.

Dollar AS mendapat dukungan dari laporan-laporan positif, lebih lanjut memberikan tekanan pada emas. Indeks Dolar AS naik 0,63 persen menjadi 95,97.

Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama. Emas dan dollar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan jatuh, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor.

Sementara perak untuk pengiriman Mei turun 13,8 sen atau 0,85 persen, menjadi ditutup pada 16,158 dollar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April kehilangan 7,9 dollar AS atau 0,66 persen, menjadi ditutup pada 1.181,70 dollar AS per ounce. (

Friday, March 6, 2015

Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) 2015

View Article
kotabontang.net - Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) 2015.Tahun 2015 Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) menargetkan 50.000 penerima, yakni untuk siswa mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, termasuk beasiswa untuk tenaga pendidik.

Meski 2014 penerima beasiswa Kaltim Cemerlang hanya terserap 35.000 penerima, namun tahun inipemerintah tetap mengalokasikan untuk 50.000 penerima. Tidak tercapainya target beasiswa tahun lalu akan menjadi evaluasi bagi Pemprov Kaltim agar tahun ini bisa seluruhnya terserap.

Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang nilainya lebih dari Rp100 miliar untuk 50.000 calon penerima pada 2015, sistem penyalurannya dibagi menjadi tiga kuota, yakni kuota kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan kuota pola kerja sama.

“Tidak mudah melaksanakan program ini, karena tahun lalu realisasinya melibatkan 14 kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara. Tahun ini, mudah-mudahan lebih mudah, karena hanya 10 kabupaten/kota saja yang akan dilibatkan untuk realisasi penyaluran beasiswa tersebut,” kata Bere Ali.

Pola kerja sama lain yang harus tetap mendapat program BKC adalah sejumlah guru yang telah masuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Terbuka, dan kerja sama dengan universitas yang berada di luar Kaltim.

Kemudian kuota kerja sama Pemprov Kaltim dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Hingga kini katanya, masih banyak mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan yang masih menumpang kuliah di ITS Surabaya, kemudian banyak juga mahasiswa Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tenggarong yang masih menumpang kuliah di ISI Yogyakarta.

Kaltim sudah beberapa tahun terakhir menjalin kerja sama dengan Pasiad, misalnya pada 2013 ada 40 lulusan SMP di Kaltim yang lolos masuk Pasiad, kemudian 2014 juga ada 40 siswa masuk SMA Pasiad, termasuk dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga para siswa tersebut sampai sekarang harus terus mendapat beasiswa sampai lulus.

Kabag Keuangan DPRD Kaltim Siapkan Dana Reses Rp 3,3 Miliar

View Article
kotabontang.net - Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Hasto Darmono, sudah menyiapkan dana reses untuk 55 anggota DPRD Provinsi Kaltim.

Total sekretariat Dewan menyiapkan anggaran sebesar Rp 3.300.000.000. Dana itu dibagikan kepada 55 anggota untuk membiayai kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing.

"Sudah disiapkan semuanya. Termasuk SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) semua anggota. Tinggal diberi nomor saja SPPD itu," ucap Hasto, kepada Tribunkaltim.co, sebelum meninggalkan ruang kerjanya, di Gedung A DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kaltim, Kamis (5/3/2015). (BACA: Dana Reses untuk Tiap Anggota Dewan Balikpapan Rp 20 Juta)

Hasto membenarkan, dana reses anggota DPRD Provinsi Kaltim mengalami peningkatan. "Sama seperti tahun lalu, Rp 60 juta setiap anggota Dewan. Pokoknya berkas administrasinya sudah siap semua," tegas Hasto lagi.

Untuk diketahui, sebelum diberlakukan UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau disebut sebagai UU MD3, dana reses anggota Dewan saat itu masih Rp 40 juta, belum dipotong pajak. (BACA: Gelar Reses, Neni Moerniaeni Kumpulkan Ratusan Ketua RT)

Dalam UU MD3 itu disebutkan, Pasal 213 menyatakan bahwa dalam menjalankan rumah aspirasi, anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi serta didukung oleh anggaran yang dibebankan pada anggaran Dewan. Untuk penggunaannya dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran DPR. Aspirasi yang paling layak adalah dengan dana reses yang diterima oleh setiap anggota dewan. (*)

Dana Reses DPRD Kaltim Tidak Boleh Dipakai untuk Sumbangan

View Article
kotabontang.net - Setiap anggota DPRD Provinsi Kaltim mendapatkan kucuran dana reses sebesar Rp 60 juta. Dana itu untuk menunjang kegiatan serap aspirasi anggota Dewan yang menemui konstituennya di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Syafruddin mengaku setiap reses ke daerah pemilihannya, memberikan bantuan untuk keperluan rumah ibadah seperti masjid dan gereja.

"Setiap reses pasti ada yang minta bantuan. Kalau butuh bantuannya hanya Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, langsung dibantu," kata Syafruddin, yang menjabat Ketua DPW PKB Kaltim, Kamis (5/3/2015).

Misalnya, lanjut dia, bantuan untuk sumbangan masjid dan gereja dan untuk perbaikan jalan seperti semenisasi. "Kalau masjid atau gereja yang butuh dananya sedikit, langsung saya bantu. Tapi kalau mengajukan bantuannya sampai puluhan dan ratusan juta, saya arahkan mengajukan ke APBD," jelasnya. (BACA: Kabag Keuangan DPRD Kaltim Siapkan Dana Reses Rp 3,3 Miliar)

Hanya saja, dana bantuan tersebut, bukan bersumber dari dana reses. Pasalnya, lanjut dia, dana reses tidak boleh digunakan untuk bantuan ke konstituen. "Dana reses itu untuk sewa tenda, transportasi, konsumsi dan lainnya. Tidak boleh untuk bantuan konstituen," ujarnya.

Menurut dia, setiap reses konstituen atau warga di daerah pemilihannya (Bontang, Kutim dan Berau), bisa mengajukan permohonan bantuan melalui dana APBD. "Tetapi saya jelaskan kepada konstituen. Untuk organisasi atau yayasan syaratnya harus sudah tiga tahun berdiri. Dan wajib membuat laporan sesuai kegiatan yang diajukan," tandasnya.(*)

Tiap Anggota DPRD Kaltim Dapat Rp 60 Juta untuk Reses

View Article
kotabontang.net - Tiap Anggota DPRD Kaltim Dapat Rp 60 Juta untuk Reses.Anggota DPRD Provinsi Kaltim dapat jatah dana reses sebesar Rp 60 juta per orang. Dana tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 20 juta, berdasarkan penyesuaian kemampuan keuangan daerah.

Peningkatan dana reses itu, sejak pertengahan tahun 2014 lalu.

"Dana reses anggota dewan yang sekarang, naik jadi Rp 60 juta. Sebelumnya dana reses Rp 40 juta. Naiknya itu menjelang akhir masa jabatan periode lalu," kata Wibowo Handoko, anggota Komisi II DPRD Kaltim, didampingi pengurus Partai Demokrat Kaltim, usai menemui jaksa penyidik, Edi Budiarto, di Kantor di Kejari Samarinda, Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kaltim, Kamis (5/3/2015).

Dana reses untuk anggota Dewan, kata dia, untuk bantuan konstituen, konsumsi, sewa tenda dan kursi, serta transportasi. "Itu nanti ada laporan penggunaan laporannya pada saat pertemuan dengan konstituen," ujar Wibowo, dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kaltim. (BACA: Dana Reses DPRD Kaltim Tidak Boleh Dipakai untuk Sumbangan)

Hanya saja, lanjut dia, dana reses itu belum diterima saat ini. Pasalnya, jadwal reses anggota Dewan, 9-16 Maret 2015. Kegiatan reses ditetapkan berdasarkan jadwal Badan Musyawarah DPRD Kaltim yang ditetapkan pada 7 Februari 2015.

Kegiatan reses anggota DPRD Kaltim, untuk melakukan pertemuan dengan konstituen. Pertemuan itu, untuk menampung dan menyerap aspirasi konstituen.

"Misalnya, saya reses di dapil saya di Bontang, Kutim dan Berau. Warga di sana membutukan apa? Itu kita perjuangkan dalam pembahasan program APBD. Seperti itu," pungkasnya.

Friday, January 9, 2015

Tarif Listrik Rumah Tangga Batal Naik Untuk Pelanggan 1.300 dan 2.200 VA

View Article
kotabontang.net - Tarif Listrik Rumah Tangga Batal Naik Untuk Pelanggan 1.300 dan 2.200 VA.Pemerintah bersiap membatalkan rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan rumah tangga kelas menengah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang meminta pembatalan kenaikan TTL untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 dan 2.200 volt ampere (VA). ”Secara substansi memang ada alasannya,” ujar dia saat ditemui di Kantor Presiden Jumat (9/1).

Sebagaimana diketahui, berdasar Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015 pemerintah menambah delapan golongan pelanggan yang menggunakan skema tariff adjustment atau penyesuaian tarif tiap dua bulan. Dengan demikian, total ada 12 pelanggan yang menggunakan skema tersebut. Yakni kategori rumah tangga 1 (R-1) dengan daya 1.300 VA, R-1 (2.200 VA), R-2 (3.500–5.500 VA), R-3 (di atas 6.600 VA, industri menengah I-3 di atas 200 kVa, industri besar I-4 di atas 30.000 kVa, bisnis B-2 (6.600 VA–200 kVa), bisnis B-3 di atas 200 kVa, penerangan jalan umum P-3, pemerintah P-1 (6.600 VA–200 kVa), pemerintah P-2 di atas 200 kVa, dan pelanggan layanan khusus.

Mengapa hanya rencana penyesuaian tarif pelanggan rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA yang dibatalkan? Menurut Sudirman, dibanding kelompok pelanggan lain, dua kelompok pelanggan tersebut masih masuk kategori masyarakat kelas menengah. ”Kalau yang lainnya sudah lebih mampu (secara finansial),” jelasnya.

Sesuai dengan rencana penyesuaian tarif per 1 Januari 2015, bagi pelanggan 1.300 VA dan 2.200 VA, tarifnya akan naik dari Rp 1.352 per kilowatt hours (kWh) menjadi Rp 1.496 per kWh. Menurut Sudirman, ada tiga variabel yang menjadi penentu perhitungan untuk penyesuaian tarif listrik. Yakni harga minyak dunia sebagai patokan energi primer untuk pembangkit listrik, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Di antara tiga faktor tersebut, harga minyak yang memiliki bobot terbesar memang tengah turun. ”Makanya, logika (pembatalan kenaikan tarif)-nya masuk. Cost (biaya produksi listrik, Red) turun, di samping kita dorong efisiensi PLN,” tuturnya.

Sudirman menyebutkan, pihaknya segera memanggil manajemen PLN untuk membahas lebih lanjut rencana pembatalan kenaikan tersebut. Termasuk evaluasi soal variabel-variabel yang memengaruhi penentuan penyesuaian tarif listrik. ”Besok (hari ini, Red) atau lusa saya bertemu PLN,” ujar mantan direktur utama PT Pindad tersebut.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menambahkan, penentuan tarif listrik itu masih harus dibawa ke DPR. Sebab, aturan penyesuaian tarif per 1 Januari 2015 sudah disepakati bersama DPR periode 2009–2014. Selain itu, kebijakan tarif akan berimplikasi pada besaran subsidi yang ditanggung pemerintah dalam APBN. ”Jadi, nanti kami segera konsultasi juga dengan DPR,” katanya.