Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena 'memalak' PT Freeport dengan meminta jatah saham dengan mencatut nama Presiden dan Wapres serta Luhut Panjaitan.
Atas skandal tersebut, sejumlah pihak ramai-ramai menyerang Setnov, sapaan akrab Setya Novanto. Namun, tak sedikit juga pihak yang mempertanyakan langkah Sudirman Said.
Sebut saja misalnya Budayawan Ridwan Saidi. Menurutnya, publik tak boleh menghakimi Setnov begitu saja, sebelum proses penyelidikan yang tengah dilakukkan Dewan Kehormatan Dewan (MKD) rampung.
"Dalam pandangan saya, dari segi hukum tidak ada masalah dengan SN, mestinya yang dihajar itu Sudirman Said. karena materi yang dibahas Setnov itu benar, yang salah itu justru Sudirman Said," kata Ridwan dalam sebuah diskusi Renaissance Foundation, bertajuk; 'IMF Merusak Ekonomi Indonesia' di Jakarta, Kamis (19/11/2015)
Menurut dia, mestinya Sudirman Said membawa kasus tersebut ke meja Presiden dan Menko Maritim. Bukan malah mengumbar ke publik.
"Saya anggap Novanto benar, ngapain dia kesana?, kalau tidak membawa pesan. Kenapa juga Setnov membawa Riza Chalid, karena Setnov yakin akan berlanjut dengan pembicaraan teknis," jelas Ridwan.
"Publik harus tahu, bahwa Setnov itu tetap butuh legal standing untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa kita begitu saja menyalahkan SN. Ini duduk masalahnya harus jelas dulu, antara Setnov, Jokowi, JK, dan Luhut harus terbuka," tegas Ridwan.
"Yang saya heran, kok berani Setnov minta saham. Gus Dur (mantan Presiden Abdurrahman Wahid) yang saat itu pernah minta tambahan 7,4 persen untuk Indonesia saja tidak digubris. Malah tak lama setelah itu Gus Dur dilengserkan," kenang Ridwan. [ts]