Thursday, November 19, 2015

Pengamat : Ini Serangkaian Pengkhianatan Sudirman Said Sebagai Agen Kolonial Sejati

Tiga Pengkhianatan Sudirman Said Sebagai Agen Kolonial Sejati.

Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, perjalanan satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah serangkaian pengkhianatan terhadap negara, bangsa, rakyat dan konstitusi.
“Perlakuan Pemerintahan Jokowi terhadap Freeport selaras dengan kepentingan asing untuk melanjutkan investasi model kolonial di Indonesia,” tegas Salamuddin Daeng kepada intelijen (19/11).
Kata Salamuddin, melalui Kementerian ESDM, pemerintah terus memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport. Dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said terus melakukan berbagai manuver untuk menjadi antek Freeport.
 
“Sedikitnya 3 pengkhianatan yang dilakukan Sudirman Said yakni : pertama, berusaha melakukan perpanjangan kontrak Freeport untuk menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas di Papua. Kedua, melakukan berbagai macam cara agar Freeport tetap dapat melakukan eksport bahan mentah dan tidak membuat pemurnian atau pengolahan di dalam negeri,” beber Salamuddin.
Ketiga, kata Salamuddin, Sudirman Said melakukan berbagai upaya agar Freeport tidak perlu menjalankan kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia.
Menurut Salamuddin, ketiga pengkhianatan Sudirman Said menjadi bukti bahwa Menteri ESDM adalah agen kolonial sejati.
“Namun yang dilakukan pemerintahan Jokowi dan Sudirman Said berlawanan dengan amanat Konstitusi, UU tentang Minerba, serta pasal-pasal tentang divestasi yang termuat dalam kontrak karya,” papar Salamuddin.
Salamuddin menegaskan, semua dilakukan rezim Jokowi agar Freeport nyaman, langgeng, dan bisa dengan sesuka hati mengeruk kekayaan alam, melanjutkan eksport bahan mentah, dan mengambil seluruh keuntungan pertambangan tanpa menyisakan secuilpun untuk bangsa Indonesia.
“Hanya satu yang akan disisakan oleh Pemerintahan Jokowi dan Menteri ESDM Sudirman Said, yakni kerusakan lingkungan, hancurnya wilayah penghidupan masyarakat Papua, kemiskinan rakyat Indonesia, beban keuangan di masa depan untuk memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan yang mengerikan,” pungkas Salamuddin.
 

Artikel Terkait