 |
| Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki (kiri) berjabat tangan dengan Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kanan) usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015). Untuk menyikapi konflik KPK dan Polri Presiden Joko Widodo mengambil langkah membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan juga memberhentikan sementara dua Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta melantik tiga pelaksana tugas Pimpinan KPK yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP. |
kotabontang.net - "Pada Akhirnya Tim Sembilan Dipakai untuk Bersihkan 'Debu' di Wajah Jokowi".Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menduga, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki membawa misi tertentu. Menurut dia, keberadaan Ruki di KPK merupakan bagian dari skema penghancuran KPK.
"Ruki, menurut saya, bagian dari skema merusak KPK dari dalam," ujar Haris saat dihubungi, Kamis (5/3/2015).
Gejala penghancuran KPK, kata Haris, sudah mulai terlihat sejak Presiden Joko Widodo mengabaikan rekomendasi tim sembilan untuk menyelamatkan KPK.
Bukannya menghentikan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, kata dia, Jokowi malah menonaktifkan mereka dan menggantikannya dengan pimpinan sementara.
"Justru saya lihat pada akhirnya Tim Sembilan dipakai untuk membersihkan debu di wajah Jokowi," kata Haris.
Apalagi, kata Haris, Jokowi menunjuk Ruki yang kemudian menjadi ketua sementara menggantikan posisi Abraham. Ia menyinggung latarbelakang Ruki sebagai polisi sehingga diduga ada konflik kepentingan di balik keputusan KPK melimpahkan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan.
"Skema digunakan dan diganti orang-orang untuk menghentikan kerja KPK. Itu terbukti begitu Ruki masuk, malah berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan yang notabene tidak punya komitmen pemberantasan korupsi," ujar dia.
Selain Ruki, pimpinan sementara yang ditunjuk Jokowi, yaitu Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi. Menurut Haris, Ruki seperti memiliki kendali tinggi atas putusan kolektif kolegial pimpinan KPK.
"Ruki kayaknya bikin manuver sendiri, kan punya kekuasaan. Saya khawatir ada abuse of power untuk memaksa sejumlah hal dalam melemahkan KPK," kata Haris.
Meskipun Johan yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK juga ditempatkan sebagai pimpinan sementara, Haris menilai posisi Johan seperti tenggelam oleh kuasa Ruki. Bahkan, Haris menduga Jokowi menunjuk Johan hanya sebagai syarat karena sosoknya yang dipercaya masyarakat.
"Johan Budi sebagai bargaining saja ke masyarakat, sebagai orang yang masih dipercaya masyarakat. Tapi kan tetap saja bukan ketua," kata Haris.
Ruki sebelumnya berang karena dituding ingin melemahkan KPK. Ia menekankan, sebagai orang yang ada di KPK sejak pertama berdiri, tudingan itu tak berdasar dan tak masuk akal.
"Taufiq itu yang mendirikan KPK, wajar enggak kalau saya matiin di KPK? Enggak mungkin dong. Pakai akal sehatlah!" kata Ruki beberapa waktu lalu.
Mantan perwira tinggi Polri berpangkat inspektur jenderal itu mengatakan, kehadirannya di KPK untuk menyelamatkan lembaga itu.
--Tribun news--
