Pembangunan kilang bontang terancam tertunda tahun ini. Proses tender yang awalnya ditargetkan rampung pada Agustus atau September tahun ini, baru akan dilakukan pada awal tahun depan.
Kilang Minyak Bontang berkapasitas 235.000 barel per hari dengan perkiraan investasi sebesar Rp 60 triliun. Pemerintah juga sudah menyiapkan lahan seluas 500 hektare untuk pembangunan kilang tersebut sejak tahun lalu. Proses tender yang membutuhkan waktu lama, membuat pembangunan kilang tidak bisa berjalan sesuai jadwal.
Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan saat ini proses tender masih dalam tahap finalisasi. Untuk finalisasi ini pun dibutuhkan waktu satu tahun. Pertamina tetap mengupayakan tender kilang ini bisa dimulai pada awal 2016.
"Tender kilang bontang sedang difinalisasi. Awal tahun depan tendernya dimulai," Rachmad di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (22/7).
Skema kilang Bontang di Kalimantan Timur akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Menurut dia, dalam kerjasama ini pemerintah yang akan mengeluarkan dana paling besar. Investasi untuk membangun kilang sangat mahal dan tingkat pengembalian investasinya lama. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat investor ragu, jika harus membiayai sendiri pembangunan kilang.
Dia mengatakan sampai saat ini jumlah peminat untuk membangun kilang bontang sudah banyak, baik yang berasal dari dalam atau luar negeri. Namun, dia belum bisa menyebutkan siapa saja investor yang sudah menyatakan berminat membangun kilang tersebut. "Nanti kami buka. Sekarang kan belum resmi," ujar dia.
Menurut Rachmad, bisa saja nantinya pemerintah kembali menggandeng calon investor lama yang sudah sempat ingin bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang, seperti Saudi Aramco. Namun, dia belum bisa memastikan hal ini.
Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut kilang ini termasuk dalam 10 proyek yang diprioritaskan pembangunannya tahun ini. Pelaksanaan 10 proyek ini juga dipantau oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sekretariat Kabinet (Setkab) dan juga Kantor Staf Kepresidenan.
Via : KataDAta